Aksi Solidaritas Peringatan Hari Nelayan Nasional


SEMARANG, KampusUndip.com - Kementerian Sosial Politik BEM Undip dan Bidang Sosial Politik BEM FPIK mengadakan aksi solidaritas dan diskusi publik dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional, Jumat (7/4/2017).

Meskipun memiliki garis pantai terpajang kedua di dunia, namun permasalahan mengenai pendapatan nelayan masih terus tak menemui titik terang. Pelarangan penggunaan cantrang mulai bulan Juni 2017 mendatang dengan alasan perusakan lingkungan merupakan salah satu hal yang terus mengalami perdebatan antara pihak pemerintah dengan nelayan.

Sebagaimana dllansir OA BEM Undip, transisi penggantian cantrang dengan alat tangkap ramah lingkungan lainnya tidak semata-mata dapat langsung dilakukan dalam waktu yang singkat, mengingat alat tangkap alternatif belum memadai dan waktu perubahan yang begitu cepat.

Di lain sisi, kebijakan pemerintah mengenai aturan-aturan penggunaan alat tangkap dan hal-hal yang terkait dengan penangkapan ikan oleh nelayan sudah diatur sedemikian baiknya. Akan tetapi tidak dipungkiri terdapat pihak-pihak yang belum sesuai dengan kebijakan tersebut.



Aksi tersebut dilaksanakan berdasarkan rasa peduli terhadap permasalahan yang sedang terjadi pada nelayan. Aksi dimulai pada pukul 14.00 WIB, serangkaian aksi diawali dengan long march dari Student Center Undip menuju ke Bundaran Undip.

Terdapat sekitar 20 peserta yang turut dalam aksi solidaritas tersebut. Aksi diawali dengan do’a bersama untuk seluruh nelayan Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan mimbar bebas dan aksi teatrikal yang menggambarkan realita kehidupan nelayan mengenai penggunaan cantrang dan upaya advokasi kepada pemerintah.

Kemudian aksi dilanjutkan dengan pembacaan puisi untuk nelayan oleh Oktami Nur Khamah. Sebagai penutup, Muhammad Muslim selaku Menteri Koordinator Sosial dan Kemasyarakatan, membacakan 3 pernyataan sikap BEM Undip dan BEM FPIK terkait dengan permasalahan tersebut.

Pernyataan sikap tersebut adalah pertama, mendesak pemerintah khususnya KKP untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan bagi  nelayan secara merata.

Kedua, mendesak pemerintah mengembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan sebagai jaminan keamanan dan bantuan hukum yang jelas dan nyata. Dan ketiga, mendukung penuh setiap kebijakan kebjiakan pemerintah berdasar UU RI No.2 Tahun 2016 Pasal 2A tentang kedaulatan perairan dan kesejahteraan nelayan. (KUC)

- Ringan Mencerdaskan -