SEMARANG (Kampusundip.com) – Anggota
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Abdul Kharis A,
SE, M.Si mengatakan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi situasi dimana
masyarakat terkena dampak dari “proxy war”.
Hal itu ia sampaikan tatkala
mengisi seminar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip dengan tema “Pertahanan
dan Keamanan Cyber di Era Integrasi Ekonomi” di Ruang Litigasi Fakultas Hukum
Kampus Undip Tembalang, Semarang (4/5).
“Menurut saya Indonesia
kebablasan juga. Kita korban proxy war,”
Ujar Abdul Kharis saat menanggapi pertanyaan tentang membanjirnya produk
ekonomi negara lain di Indonesia.
Ia memberi contoh di era digital
ini kebanyakan orang Indonesia sekarang memakai produk dari luar. Misalkan HP.
Rata-rata, orang Indonesia sekarang pakai HP yang berasal dari negara lain.
Seperti merek salah satu HP dari korea yang sekarang mendominasi anak muda
Indonesia.
Menurutnya, keadaan seperti ini sangat
berbahaya karena secara tidak langsung Indonesia “dikendalikan” dari luar.
“Sangat berbahaya. Kita
dikendalikan orang luar secara tidak langsung,” Cetus Abdul Kharis.
Saat ditanya bagaimana langkah
pemerintah untuk bisa menangani situasi tersebut ia mengatakan bahwa pemerintah
harus membuat regulasi dulu diawal. Tidak serta merta membiarkan produk luar
masuk begitu saja ke Indonesia.
Sayangnya, dari pengalamannya di
DPR RI, untuk membuat regulasi semacam itu membutuhkan waktu yang tidak
sebentar, sekitar 2 tahun baru bisa goal.
Itu pun jika diterima dan produk asing tidak keburu masuk di Indonesia.
Proxy war, secara terminologi memiliki kata kunci bahwa pihak utama
yang “berperang” (berkepentingan-red) tidak terlibat secara langsung. Di era
kemajuan teknologi dan digital saat ini, pengaruh proxy war dilakukan melalui aspek kehidupan berbangsa dan bernegara
seperti media informasi secara masif dan terus menerus tanpa disadari oleh
seseorang. (KUC/AK23)
- Ringan Mencerdaskan -
